Pengusaha: Ada Tiga Tugas Pokok Agus

Pengusaha: Ada Tiga Tugas Pokok Agus
Kamis, 20 Mei 2010 | 07:51 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Sofjan Wanandi.
TERKAIT:

* Soal Dirut Mandiri, Hatta Belum Tahu
* SBY's Move Following Shock Resignation of Sri Mulyani
* Agus Dikenal Tegas dan Berani
* Agus Menkeu, Respon Pasar Bakal Positif
* Kadin Dukung Agus M Jadi Menkeu Baru
* GramediaShop: You Lost Him At Hello - Strategi Saleswoman Untuk Meraih Komitmen Kaum Pria
* GramediaShop: Advertising That Sells

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Menteri Keuangan Agus Martowardojo berani menghadapi tekanan politik, melanjutkan reformasi pajak dan bea cukai, serta meningkatkan koordinasi strategis dengan kementerian lainnya.

"Setidaknya tiga tugas pokok itu yang menjadi fokus menteri keuangan yang baru," kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (20/5/2010) pagi.

Menurut Sofjan, untuk memimpin Kementerian Keuangan dibutuhkan sosok yang berani dan tegas menghadapi tekanan politik serta intervensi dari berbagai kalangan.

Tekanan politik, terutama dari parlemen, sangat kental ketika akan mengambil kebijakan fiskal dan moneter, termasuk saat pengambilan keputusan dalam penyusunan APBN. "Agus harus mampu membina hubungan baik dengan DPR sehingga setiap kebijakan keuangan negara tepat sasaran dan tepat waktu," katanya.

Pekerjaan rumah lainnya adalah konsisten melanjutkan reformasi birokrasi, terutama pada Direktorat Pajak dan Bea Cukai, sebagai salah satu fokus yang sudah dijalankan oleh pendahulunya.

Dua direktorat ini sudah terbukti menjadi "sarang korupsi" yang menghambat sekaligus memicu ekonomi biaya tinggi.

Agus harus tegas dan berani menolak setiap pengajuan anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak perlu demi tercapainya transparansi penggunaan anggaran.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam di Cikeas, Bogor, mengumumkan Agus Martowardojo sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang segera menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai Juni 2010. Agus Martowardojo sebelum ditunjuk menjadi orang pertama di Kementerian Keuangan menjabat Direktur Utama Bank Mandiri.

Menurut Sofjan, Agus memiliki pengalaman di bidang perbankan yang tecermin dari sukses membesarkan sejumlah bank, termasuk Bank Mandiri. "Saya rasa Agus mengerti betul pengelolaan moneter, termasuk bagaimana menggerakkan sektor riil karena perbankan identik dengan pembiayaan untuk mendorong dunia usaha," katanya.

"Agus menguasai betul soal mikro, tetapi kemampuan di bidang makro harus cepat dipelajari," katanya.

Meski begitu, pria kelahiran Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956, ini memiliki kelemahan seperti tidak pengalaman di birokrasi.

Sofjan berpendapat, Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang super sehingga butuh orang yang memiliki kemampuan superkomplet pula.

Untuk itu, konsolidasi langsung dengan para direktur jenderal di Kementerian Keuangan segera dilakukan agar berbagai target pertumbuhan ekonomi dan asumsi makro dalam APBN dapat tercapai.

Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Turun

Kualitas Pertumbuhan Memburuk

Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Turun

Selasa, 18 Mei 2010 | 13:42 WIB

KOMPAS/LASTI KURNIA

Pekerja mengawasi proses pemintalan benang modern di pabrik tekstil PT Lucky Print Abadi , Cikarang, Bekasi, beberapa waktu lalu. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia merupakan salah satu industri yang terancam dengan diberlakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China per 1 Januari 2010.

TERKAIT:

AKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, Selasa (18/5/2010), menyatakan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, kualitasnya terhadap tenaga kerja diakui terus memburuk.

Pasalnya, elastisitas tenaga kerja (employement elasticity) sejak reformasi hingga saat ini semakin menurun. Dari sebelumnya 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap sebanyak 400.000 orang tenaga kerja per tahun, saat ini hanya mampu menyerap 200.000 orang tenaga kerja per tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Bomer, dalam keterangan pers, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa siang. Dalam keterangannya, Bomer didampingi Pejabat Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tenaga Kerja atau Internasional Labour Organisation (ILO) Peter Van Rooij dan mantan Dirjen Pembinaan Tenaga Kerja Payaman Simandjuntak.

"Kalau saya harus jujur mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang kita perjuangkan habis-habisan sekarang ini bukannya semakin membaik, akan tetapi semakin menurun. Sebab, elastisitas tenaga kerja dengan mengukur pertumbuhan ekonomi, yang semula mampu menyerap 400.000 tenaga kerja, kini hanya mampu menyerap 200.000 tenaga kerja saja," ujar Bomer.

Menurut Bomer, dengan pertumbuhan yang meningkat, diikuti pula dengan pertumbuhan di sektor informal dibandingkan sektor formal. "Ini menunjukkan lapangan kerja yang terbuka semakin timpang, dengan jumlah lapangan kerja baru yang semakin membanjiri untuk mencari lapangan pekerjaan. Jumlahnya mencapai 2,5 juta jiwa per tahun," tambah Bomer.

Padahal, lanjut Bomer, lapangan kerja formal, sangat terbatas karena elastisitas tenaga kerjanya kecil sehingga yang terjadi adalah membanjirnya lapangan kerja di sektor informal. "Penyebabnya adalah kita memiliki masalah di bidang investasi yang masih kurang sehingga lapangan kerja baru masih belum terbuka. Itulah yang disampaikan oleh Wapres Boediono tadi," kata Bomer.

Dikatakan Bomer, investasi yang masuk ke Indonesia, persentasenya lebih banyak ke sektor yang padat modal dan teknologi. Sementara penyerapan tenaga kerja yang bersifat padat karya itu mengalami tekanan yang luar biasa selama ini, termasuk dari dilaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas antara Asia Tenggara dan China (China Asean Free Trade Aggremment/CAFTA).

"Dengan adanya CAFTA, maka barang-barang produksi padat modal akan kembali mengalami tekanan dalam bentuk persaingan yang luar biasa," demikian Bomer.

Bomer menemui Wapres Boediono untuk mengundang membuka Kongres (International Industrial Relations Association/IIRA) Asia di Bali, September mendatang.